Pentingnya Peran Negara Dalam Pengelolaan Pelabuhan Indonesia - Araaita.com

Breaking News

Tuesday, 23 October 2018

Pentingnya Peran Negara Dalam Pengelolaan Pelabuhan Indonesia

Dok. Istimewa

Araaita.com - Diskusi bedah buku berjudul "Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta", Selasa (23/10) berhasil menarik minat peserta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang menghadiri acara ini. Acara yang bertempat di Aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) ini difasilitasi oleh Komunitas Baca Rakyat (Kobar) yang bekerjasama dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA). 

Diskusi Bedah buku ini menghadirkan penulis buku, Ahmad Khoirul Fata dan ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Nova Sofwan Hakim dengan pembedah Abdul Halim selaku dekan fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA.

Buku ini menyoroti aset nasional yang dikuasai perusahaan asing,  khususnya pengelolaan pelabuhan dan kasus perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Wilayah Koja (2015-2039) kepada Hutchison Hong Kong. Dalam kasus tersebut,  hasil investigasi BPK (Badan Pengawas Keuangan) ditemukan pelanggaran kerugian negara mencapai  4,08 Trilyun Rupiah.

Pada diskusi tersebut, beberapa hal disampaikan oleh Nova. Pertama, Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian bangsa yang memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional.

Kedua,  Jika pola yang dilakukan Pelindo II  diduplikasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain,  tanpa kita sadari akan membuat lepasnya aset-aset strategis bangsa jika BUMN tersebut gagal memenuhi kewajiban dalam pembayaran hutangnya.
Ketiga,  Kasus di Pelindo II, akan menjadi duri dalam daging dan contoh buruk penerapan Good Corporate Governance. Untuk itu, siapapun pemerintahan ke depan, Kasus kontrak JICT-Koja harus bisa diselesaikan dalam kerangka penegakan aturan Undang-Undang.

Selain itu negara wajib hadir dalam pengelolaan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia (JICT dan Koja) untuk menjamin kedaulatan dan keuntungan sebesar-besarnya untuk bangsa. 

Terakhir,  secara kemampuan sumber daya manusia, peralatan dan teknologi serta pasar, JICT dan TPK Koja sangat mumpuni dikelola secara mandiri. Tidak ada alasan untuk kembali menyerahkan pengelolaan aset strategis pelabuhan nasional ini kepada asing.

Sedangkan Ahmad Khoirul Fata sangat mewanti-wanti dengan keberadaan perusahaan asing dalam mencari celah untuk menguasai perekonomian Indonesia.  

"Pelabuhan adalah pintu gerbang ekonomi, Pelabuhan Tanjung Priok adalah 40% arus masuk ekonomi dari seluruh pelabuhan di Indonesia.  Jika prosentasi itu dikuasai oleh asing,  maka nasib ekonomi kita tergantung oleh asing," paparnya.

Sementara itu,  pembedah buku, Abdul Halim memberikan rekomendasi bahwa nilai-nilai kearifan lokalpun tak luput dari pengawasan pemerintah, pasalnya dari kearifan lokal itulah yang menjadi pendukung perdamaian dalam bernegara.

"Pengelolahan aset-aset strategis negara hendaklah memperhatikan juga nilai-nilai kearifan lokal,  agar tercipta keharmonisan sistem sosial dan budaya nasional dalam NKRI," jelasnya. (Eka/Han/Dim) 

No comments:

Post a Comment