Dari Ketidaktahuan Dekan Hingga Kebijakan Yang Dinilai Blunder - Araaita.com

Breaking News

Friday, 8 March 2019

Dari Ketidaktahuan Dekan Hingga Kebijakan Yang Dinilai Blunder

Dok. Ilustrasi Arfan/Ara Aita

Araaita.com - Sejak Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Alam Tara dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) musik Mugi yang berada dibawah naungan Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK) UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya dilebur ke dalam struktur Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak. Seperti Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota (DK) Surabaya dan juga Aliansi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) Fakultas UINSA.


Tatkala Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di FPK sedang mengalami permasalahan di struktural, angin lewat datang kepada Dekan FPK yang enggan ditemui kru araaita.com. Saat dimintai penjelasan via whatsapp, Ia mengatakan bahwa Ormawa di FPK tidak bermasalah. 


“Ormawa di FPK tidak ada masalah,” ujar Siti Nur Asiyah selaku Dekan FPK.


Anggapan Dekan FPK ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang benar-benar nyata, jika Ormawa di FPK sedang mengalami masalah. Hal ini dibuktikan ketika pertemuan terbuka antar LPM se-Kota Surabaya yang digelar oleh PPMI DK Surabaya pada Rabu (27/02) lalu. Dalam pertemuan terbuka ini, mereka mengadakan audiensi konsolidasi dan mengkaji bersama terkait Surat Keputusan Direktur Jenderal (SK Dirjen). Setelah didiskusikan bersama, kebijakan Wadek III FPK dinilai blunder.


“Blundernya karena ketika diskusi banyak ditemukan variabel yang tidak terbukti. Seperti AD/ART yang katanya mantan ketua DEMA tidak ada, tetapi katanya ketua DEMA sekarang itu ada. Ada dan tidak adanya, saya tidak tahu,” jelas Hanif salah satu pengurus LPM Alam Tara.


Setelah diklarifikasi oleh kru araaita.com, kelanjutan nasib LPM Alam Tara dikabarkan akan menjadi Badan Semi Otonom (BANOM). 


“Kabar terakhir, akan menjadi BANOM,” jelas Hanif saat diwawancarai kru araaita.com via whatsapp.


Sedangkan UKM musik Mugi masih belum diketahui kelanjutannya sejak berita ini terbit. 

Kebijakan baru yang diluncurkan Wakil Dekan (Wadek) III FPK ini memantik para Organisasi Mahasiswa (Ormawa) se-UINSA untuk juga mendiskusikan problema yang terjadi. Akhirnya, Aliansi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) Fakultas UINSA menggelar diskusi terbuka pada Minggu (03/03) lalu, di warung kopi Black Opal, terkait 'Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam'.

“Kebijakan itu diputuskan oleh Wadek III atas instruksi Wakil Rektor III dengan alasan mematuhi SK Dirjen,” terang Hanif.


Diskusi yang dihadiri oleh sejumlah UKM dan UKK se-UINSA ini berlangsung sengit dan saling adu gagasan.


“Kebijakan Wadek III FPK telah melupakan kultur Ormawa di UINSA,” ucap salah satu perwakilan Teater Q  ketika diskusi tengah berlangsung.


Namun, diskusi terbuka yang berlangsung lebih dari dua jam ini, dinilai belum menemukan titik temu. Pasalnya, perwakilan UKM Seni Budaya tidak hadir saat agenda diskusi terbuka malam itu.


“Kemarin yang datang itu perwakilan saja dan menurutku itu tidak lengkap untuk mencari titik temu. Inikan diskusi, jadi perlu banyak kepala,” pungkas Hanif. (Aew)



No comments:

Post a Comment