Menyoal Status Pers Kampus dalam Penerapan SK Dirjen - Araaita.com

Breaking News

Wednesday, 13 March 2019

Menyoal Status Pers Kampus dalam Penerapan SK Dirjen

Dok. Dede/Ara Aita

Araaita.com- Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) yang terbit pada tahun 2016 silam, rencananya tahun 2019 ini akan mulai berlaku di sembilan fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Terutama terkait kebijakan terhadap Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di fakultas. Sejauh ini, pemberlakuan tersebut baru berjalan di Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK). Selain FPK, ada dua fakultas lainnya seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang isunya juga akan menerapkan SK Dirjen.

Kebijakan SK Dirjen terkait Ormawa yang berbunyi, ‘Tidak adanya UKM/UKK di tingkat fakultas’, ditanggapi secara serius oleh Wakil Rektor (Warek) III.

“Dibawah kepengurusan saya, SK Dirjen harus rata diterapkan seluruh fakultas,” ujar Ali Ma’shum. 

Melihat fenomena yang nyaris menimbulkan kontroversi besar, seperti yang terjadi pada Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Alam Tara di FPK. Peleburan yang membuat media pers khawatir terkait pemberitaan, apabila tergabung dalam struktur Dewan Mahasiswa (DEMA), maka akan mengganggu kegiatan media pers.

“Pokoknya, prinsipnya itu jangan terpengaruh oleh berubahnya struktur. SK tidak mematikan UKM/UKK di fakultas. Sama sekali tidak,” tegasnya.
 
Ma’shum juga memberikan tanggapan terkait kedudukan media pers di sembilan fakultas UINSA. Pasalnya, apabila mengikuti kebijakan SK Dirjen terkait Ormawa, yang nantinya tergabung dalam struktur DEMA Fakultas ini akan bertolak belakang dengan prinsip media pers. 

“Tidak ada peleburan. Hanya masuk dalam struktural saja. Media pers tetap independen. Sebab ini bukan revolusi besar-besaran,” ungkapnya. 

Ma’shum juga menjamin atas kebebasan pers di kampus UINSA. Bahwa sesuatu yang berbau intimidasi terhadap pers juga harus dihindari dan jangan sampai terjadi. Sebab, media pers berbeda dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) lainnya  seperti musik, seni budaya, pramuka, dll.

“Media pers itu mempunyai kode etik. Jadi, jangan takut jikalau ada intimidasi. Pers itu beda dengan UKM/UKK lain,” tutupnya. (Aew)


No comments:

Post a Comment