PELEBURAN LPM, UKM/UKK TANDA KONSEPTUAL BERFIKIR YANG GAGAL DAN PINCANG - Araaita.com

Breaking News

Thursday, 14 March 2019

PELEBURAN LPM, UKM/UKK TANDA KONSEPTUAL BERFIKIR YANG GAGAL DAN PINCANG

Dok. Istimewa

Oleh: Ning Izmi Nugraheni

Kampus adalah miniatur negara dan lembaga pers adalah salah satu dari pilar kampus. Pilar yakni tonggak, tiang, asas, dasar, fondasi, dan sendi. Tanpa pilar kampus, kampus seperti halnya orang yang melangkah tak tahu arah melangkah, rumah mewah tanpa tiang, desain rumah cantik tanpa dasar kelimuan desain, bangunan kokoh tak berfondasi, tubuh kuat bertulang namun tak bersendi dan akhirnya semua itu fiksi yang terjadi hanya lah kehancuran, kerusakan, dan kematian.

Kampus tak kan sampai pada kondisi yang stabil dan seimbang serta adil. Kampus tak kan bertahan lama, sempurna atau baik dan utuh, serta berkehidupan jika kampus tanpa pers. Dan tanpa diimbangi dengan pers. Sebab pers adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalis yang memiliki arah fungsi untuk memberi informasi apapun peristiwa yang terjadi, mengedukasi, mengontrol apapun yang terjadi, dan menghibur.

Pers adalah sukma. Sedang, empat fungsi pers di atas merupakan indentitas pers. Indentitas pers adalah tanggung jawab moral sebagai pers guna membangun kampus ke arah yang lebih baik, ideal dan maju. Indentitas pers adalah tiang, sedang independensi pers adalah fondasi. Maka jika ada bangunan tak bertiang dan berfondasi mustahil menjadi bangunan yang kokoh apalagi mewah.

Indentitas ialah apa-apa yang melekat dan itu menjadi jati diri yang membedakan antara satu dengan yang lain. Sedang, independensi ialah suatu kondisi lembaga dimana tak ada pihak manapun dan seorang pun yang dapat mengikat dan atau bahkan mengintervensi. Indentitas dan independensi itu kan terus terawat dan terjaga bila tak ada yang mencoba merubah, memodifikasi, atau mencapuradukkan dengan hal yang yang sudah jelas-jelas memiliki jati diri dan nilai-nilai yang ditanam berbeda. Indentitas dan Independensi dua hal yang melahirkan kebebasan dan kemerdekaan pers serta bermuara menciptakan kampus yang maju, adil, makmur dan ideal sebagaimana banyak mahasiswa harapkan dan cita-citakan.

Mahasiswa bermakna golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai indentitas diri. Indentitas yang terbangun sebagai insan religious, insan akademis, insan sosial, dan insan mandiri. Dengan indentitas diri mahasiswa tercipta tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab sebagai individu baik sebagai hamba tuhan maupun sebagai warga bangsa negara.

Harapan semua itu kini tak sebanding dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Terdapat salah satu fakultas, yakni Fakultas Psikologi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya telah mengaburkan jati diri dan independensi pers serta memudarkan jati diri mahasiswa sebagaimana memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan kekreativitasan dan keterampilan. Fakultas Psikologi telah melebur LPM ALAM TARA dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di fakultas menjadi departemen dalam bawah naung Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA).

Peleburan LPM ALAM TARA dan UKM yang ada menjadi departemen dalam bawah DEMA dengan dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (SK DIRJEN) NOMOR 4961 TAHUN 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Adapun setiap keputusan senantiasa menimbang, mengingat, dan memutuskan lalu kemudian menetapkan.

Adapun keputusan SK DIRJEN tertulis ditetapkannya dengan dasar pertimbangan, yaitu a. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang Pendidikan serta tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global pada masa mendatang; b). Bahwa dalam pengaturan terhadap organisasi kemahasiswaan  perguruan tinggi keagamaan islam, perlu adanya pedoman umum; c). Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan ditetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Mengingat, 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336; 3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang kementrian Agama; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat ataas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Memutuskan, menetapkan; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kesatu: menetapkan pedoman umum organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Kedua: semua organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan islam harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam keputusan ini. Ketiga: pada saat keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan islam yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keempat: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing. Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Sedang, SK ini telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kamaruddin Amin.

Alkisah, dalam SK DIRJEN tertulis pada point E mengenai Struktur Organisasi Mahasiswa menggambarkan dan menjelaskan jika UKM dan LPM terkategori UKM hanya ada di Univerisitas dan tidak ada di fakultas. Akhirnya, Fakultas Psikologi atas landasan SK DIRJEN melahirkan keputusan, yaitu peleburan LPM dan UKM yang ada menjadi departemen dalam bawah naung DEMA Fakultas.

Sejarah itu bermula dari cerita kelam dan memprihatinkan. Awal mula mencuat isu jika LPM dan UKM di fakultas tersebut akan dihapuskan. Sontak hal itu sempat membuat mahasiswa yang berproses dan mengembangkan potensi minat dan bakat serta aktualisasi tanggung jawab sebagai mahasiswa di LPM dan UKM Fakultas Psikologi risau, galau, dan sedih menerima kenyataan yang ada sebab tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hingga berujung konflik yang mulai bermuncul dan masalah yang kian semakin runyam.

LPM ALAM TARA menggugat keputusan yang ditetapkan sebab antara visi dan misi DEMA dan LMP yang tak sama. Serta, mempertanyakan soal mau dibawa kemana independensi pers. DEMA pun meminta LMP ALAM TARA agar menerima keputusan yang telah ditetapkan dengan dasar tak kan menghambat program kerja yang ada dan tak kan mempersulit admisnitratif nantinya . Sedang, Dekanat tetap berpegang teguh pada SK DIRJEN dan akhirnya keputusan melebur itu terjadi. Bahkan, Wakil Rektor bagian Kemahasiswaan pun demikian sama berpegang teguh pada SK DIRJEN dengan kiasan jika peleburan tersebut adalah struktural baru. Dengan kiasan lain anggaran UKK/UKM di fakultas anggaran diserahkan kepada DEMA terlebih dahulu. Tapi, DEMA juga nantinya menentukan anggaran serta bersanding dengan harapan pola anggaran yang teratur.

Dalih lain Wakil rektor bagian kemahasiswaan, yaitu jika mahasiswa menolak kebijakan maka anggaran bukan lagi tanggung jawab pihak fakultas dan mahasiswa harus mencari anggarannya sendiri dan fakultas tak bertanggung jawab memberikan sebab menurutnya tidak mau diatur. 

Sungguh peritiwa yang terjadi diatas masalah yang tidak biasa sungguh menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, pertama; LPM dan UKM/UKK merupakan wadah bagi mahasiswa demi menumbuhkan minat dan bakat, membangun potensi, memperkuat karakter dan jati diri, mengasah kreativitasan dan keterampilan guna mencetak generasi muda yang religius, akademis, dan sosialis, bebas berekspresi serta bertanggung jawab menjaga sosial kemasyarakatan dan diri sendiri dalam menghadapi tantangan di kemudian hari.

Kedua; LPM dan UKM/UKK serta DEMA merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki visi dan misi yang jelas benar-benar berbeda, jati diri berbeda, aktualisai keilmuan yang berbeda, status yang berbeda, tanggung jawab berbeda, haluan orientasi kerja atau ekspresi yang berbeda. Maka DEMA dan LPM, UKM/UKK memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. LPM memiliki empat fungsi di atas yaitu, to information, to educate, to control social, to entertaint. UKM/UKK hak dan kewajiban mengembangkan potensi dan kreativitas dan menjadi tanggung jawab guna menghadapi tantangan global dan tidak mengikat. Sedang, DEMA menjalankan segala ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA), melaksanakan dan menjabarkan segala program yang dicanangkan dan betanggung jawab pada dekanat. Maka, peleburan LPM dan UKM/UKK dalam bawah naung DEMA merupakan hasil konseptual pemikiran dan nalar yang gagal dan pincang sebab tak sesuai dengan kebenaran secara empiris, logis, dan etis sebagaimana terurai di atas. Maka kenapa terdapat pepatah kata “Berfikir sebelum Bertindak”.
Keputusan yang diambil oleh Dekanat Fakultas Psikologi harus lah pas dan tepat atau adil dan bijak. Keputusan tersebut harus lah atas dasar pemikiran yang matang dan pertimbangan yang kuat hingga keputusan tersebut tak menimbulkan konflik antara sesama. Sedang, terjadinya konflik disebabkan karena terdapat ketidaksesuain baik secara empiris, logis, dan etis.

 Adapun sikap dan perilaku DEMA Fakultas Psikologi harus lah mencerminkan kepemimpinan yang khidmat, adil dan bijak. DEMA F tak perlu meminta-minta LPM ALAM TARA untuk menerima keputusan yang sudah ditetapkan serta menjungjung tinggi kepemimpinan yang demokratis hingga sesuai dengan fungsi sebagai DEMA, yaitu melayani mahasiswa dengan baik. Akhirnya, sikap tersebut tak berpotensi menurunkan mental mahasiswa dan menakar pendidikan kepemimpinan yang baik dan mahasiswa pun dapat beperilaku yang wajar dan semestinya tak arogan atau anarkis kepada pemimpinnya.

Sedang, Kebijakan yang ditetapkan, sikap, dan langkah Wakil Rektor bagian kemahasiswaan harus lah pas dan tepat atau adil dan bijak. Wakil Rektor harus memikirkan secara matang dan bersikap yang mencerminkan pemimpin yang sejati. Menampakkan sikap dan perilaku yang baik dan benar sebagai insan religius dan akademis dalam setiap pengamalan penentuan setiap kebijakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang serius serta pemahaman kondisi kampus dan makna mahasiswa secara utuh. Akhirnya, sikap tersebut tak berpotensi menurunkan mental mahasiswa dan menakar pendidikan kepemimpinan yang baik dan mahasiswa pun dapat beperilaku yang wajar dan semestinya tak arogan atau anarkis kepapa pemimpinnya.
Teruntuk direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana yang mengatur pedoman organisasi mahasiswa dan memutuskan keputusan untuk ditetapkan perlu diperbaiki dan dirubah sebab norma-norma yang ada tidak sesuai dengan kondisi tradisi mahasiswa. Tradisi mahasiswa kini, setiap fakultas memiliki UKM/UKK yang beragam hal ini lahir dari aktualisasi, kreativitas, dan ketrampilan keilmuan mahasiswa setiap masing-masing fakultas implementasi kemampuan akademis ilmiah yang didapat selama pembelajaran di fakultas. UKK/UKM di fakultas demikian untuk mengembangkan potensi dan menguatkan karakter mahasiswa guna mencapai fungsi bangsa, yakni mencerdaskan generasi muda demi menghadapi tantangan zaman dan perkembangan tekhnologi. Maka, perlunya SK DIRJEN yang mengatur ORMAWA dapat diatur kembali guna mencapai fungsi bangsa dan tertib administrasi serta tak tejadi konflik kembali di kemudian hari.

Kampus harus lah menjadi konsep “miniatur negara” yang sejati dan hakiki sebab darinya pemuda terlahir menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa dan negara di kemudian hari. Kemajuan dan martabat bangsa dan negara bergantung bagaimana pemudanya. Dan pemudanya bergantung bagaimana pendidikannya yang dididik oleh sang pendidiknya.

No comments:

Post a Comment